BIMA, Warta NTB – Jika dibanding desa-desa lain yang ada di Kabupaten Bima, Pemerintah Desa Sie, Kecamatan Monta mungkin adalah salah satu desa yang terlambat dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Saat ini, beberapa desa di Kabupaten Bima tidak lagi berbicara data calon penerima BLT-DD karena data tersebut sudah difinalkan sejak beberapa bulan lalu. Di Kecamatan Monta sendiri sebagian besar desa-desa yang ada sudah menyalurkan bantuan tahap satu bahkan ada sebagian yang telah menyalurkan bantuan tahap dua.
Bantuan yang diprioritaskan melalui Dana Desa ini dibayarkan Rp 600 per bulan untuk satu kepala keluarga yang berhak dengan masa pembayaran selama tiga bulan periode April, Mei, Juni 2020 yang kemudian ditambahakan masing-masing Rp 300 ribu yang dibayar selama tiga bulan mulai Juli, Agustus, September 2020.
Sementara bagi calon penerima BLT DD Desa Sie, hanya bisa mengelus dada karena bantuan yang seharusnya dicairakan kepada warga kurang mampu dan terdampak ekonomi akibat pandemi virus corona atau covid-19 ini masih jauh dari harapan.
Keterlambatan Pemerintah Desa Sie dalam pendataan calon penerima BLT-DD bahkan sempat disorot. Jangankan berbicara jadwal penyaluran tahap satu atau tahap dua untuk finalisasi data calon penerima BLT-DD saja masih belum rampung.
Meski dua kali telah melakukan Musyawarah Desa (Musdes), tetapi progres yang dihasilkan tidak menunjukan adanya kemajuan, seperti Musdes Khusus yang digelar di aula kantor desa, Selasa (23/6/2020). Hingga berakhirnya rapat tersebut tidak ada penetapan jumlah calon penerima.
Pantauan wartawan di kantor desa setempat, kegiatan Musdes Khusus yang sedianya membahas verifikasi dan finalisasi data ini tidak terlihat mengerucutkan data calon penerima karena tahap finalisasi tidak dilakukan bahkan beberapa ketua RT/RW yang ditugaskan untuk melakukan pendataan terlihat tidak berani mempertanggungg jawabkan data yang telah mereka kumpulkan.
Kepala Desa Sie Aman, S.Sos yang ditemui di kantor desa setempat mengatakan, keterlambatan pembahasan soal data calon penerima BLT-DD Desa Sie disebabkan karena data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial untuk warga Desa Sie banyak bermasalah.
“Mungkin desa-desa lain hanya sedikit kendala dengan data penerima BST Kemensos, sementara Desa Sie banyak kendala data penerima yang harus diklarifikasi dan diclearkan,” katanya.
Aman menjelaskan, proses dan alur pencairan BLT-DD sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilewati, jadi tahapa itu harus dilakukan melalui musyawarah. “Ketika rapat dilakukan tanpa ada saya, takutnya tidak bisa diterima dalam forum, sementara saya juga harus mengurus data warga yang belum menerima BST sampai selesai,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris BPD Ahmad, S.Pdi yang mewakili ketua BPD mengatakan, kegiatan pendataan yang dilakukan oleh ketua- RT/RW diyakini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada tendensi dan kepentingan pribadi terhadap data nama calon penerima BLT-DD.
“Terkait pendataan calon penerima BLT-DD, saya yakin apa yang dilakukan oleh ketua RT dan RW mengedepankan tugas dan tanggung jawab tanpa mengedepankan kepentingan pribadi,” pungkasnya.
Soal tidak ada kesimpulan Musdes, Bustan, SE salah satu warga yang menghadiri rapat bahkan mempertanyakan hal itu. Ia menyebutkan, jika pemerintah desa masih berputar-putar dengan data, maka sampai tahun depan pun penyaluran BLT-DD tidak dapat dilaksanakan.
“Kami diundang rapat, tetapi tidak ada pembahasan yang jelas soal data-data calon penerima, seharusnya dalam rapat ini kita melakukan finalisasi data agar calon penerima BLT-DD bisa difinalkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan aturan,” katanya saat rapat Musdes. (WR-Budi)
