MATARAM, Warta NTB – Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, memaparkan pokok pikiran dan rencana pembangunan Kota Bima tahun 2020 dalam Rapat Pimpinan Daerah dalam rangka persiapan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB tahun 2020 yang digelar di Mataram, Senin (1/4/2019).
Rapat dibuka oleh Gubernur NTB Dr. Zulkifliemansyah, dihadiri oleh Kepala Daerah Kota dan Kabupaten se-NTB. Diskusi dan pemaparan dipandu oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB didampingi Kepala Bappeda Provinsi NTB.
Ada beberapa isu strategis yang terkait pembangunan Kota Bima yang disampaikan oleh Wakil Walikota, yakni;
- Kualitas dan daya saing masyarakat yang perlu ditingkatkan;
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi;
- Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Pembangunan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana;
- Eksistensi masyarakat yang berkarakter dan agamais; serta
- Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
Tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Bima tahun 2020 yakni “Membangun Sumberdaya Manusia untuk Pertumbuhan Kota yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.
Pada akhir pemaparan, Wakil Walikota menyampaikan beberapa program usulan untuk menjadi prioritas RKPD Provinsi NTB tahun 2020.
Dari aspek pembangunan/peningkatan infrastruktur antara lain:
- Peningkatan jalan Gajah Mada;
- Rekonstruksi jembatan Provinsi (jembatan Rabasalo dan jembatan Sadia);
- Penetapan jalan lingkar utara Pulau Sumbawa di Kota Bima (Kawasan Teluk Bima/kawasan strategis provinsi) menjadi jalan provinsi (jalan Lingkar Amahami – Pelabuhan, jalan Kepiting, jalan Melayu – Kolo, jalan Kolo – Nangaraba);
- Pembangunan pagar pengaman jalan/guard rail jalan Melayu-Kolo;
- Pembangunan jogging track di Teluk Bima (Amahami – Lawata);
- Pembangunan/pemeliharaan sumber daya air, yaitu pembangunan dam/embung Jatibaru dan Ntobo beserta jaringan irigasinya dalam rangka optimalisasi KP2B dan pengendalian banjir tahunan; serta
- Pembangunan pemecah gelombang di Kolo.
Sementara dari sisi percepatan penurunan angka kemiskinan, diusulkan intervensi program pada bidang:
- penyediaan infrastruktur pelayanan dasar air minum, sanitasi, kesehatan dan pendidikan;
- penanganan rumah tidak layak huni;
- koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- peternakan, bantuan pengembangan kelompok ternak ayam (bibit ternak dan mesin penetas);
- Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana banjir yang program dan kegiatannya telah disepakati bersama pada tahun 2017 antara Pemerintah Kota Bima dan Provinsi NTB dalam dokumen rehab rekon penanganan pasca banjir bandang Kota Bima; serta
- Pengembangan destinasi wisata.
Usulan program dan kegiatan rinci dari Pemerintah Kota Bima selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang RKPD Provinsi NTB. (WR-Jul)
