Jakarta, Warta NTB — Gubernur NTB, Dr TGH M. Zainul Majdi menguraikan pentingnya kebijakan yang konsisten didukung regulasi yang tegas serta program yang bernilai unggulan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkualitas. Hal tersebut disampaikan pada Kompas 100 CEO Forum, dengan tema, “kebijakan ekonomi makro 2018 untuk menjaga pertumbuhan berkualitas” di Rafles Hotel Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Menurutnya, kualitas dan kemajuan suatu daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dukungan anggaran untuk membiayai suatu program. Melainkan juga perlunya dukungan kebijakan yang konsisten yang dapat menstimulus gairah dunia usaha dan masuknya investasi swasta. Sekaligus juga mampu menyentuh dan memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang terlibat didalamnya dan mempersempit disparitas antar wilayah.
Forum Kompas 100 CEO yang dibuka Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo tersebut, mengundang sejumlah tokoh sebagai narasumber. Salah seorang diantaranya adalah Gubernur NTB yang lebih akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Dirut PLN Pusat, Sofyan Basir, kepala Kadin dan Gubernur Sumatera Utara.
Dalam pandangan Gubernur TGB masalah pokok yang masih dihadapi oleh hampir semua daerah diluar pulau Jawa, khususnya di Kawasan Timur Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur dasar. Seperti jalan, listrik dan air. Terutama jalan yang tidak hanya sangat berkorelasi terhadap lemahnya konektifitas antar daerah, tetapi juga memperlebar jurang kesenjangan antara masyarakat, ungkap TGB.
Dan masalah infrastruktur yang sangat “parah” (sangat tidak memadai) itu pulalah yang sempat dihadapinya ketika awal awal memimpin NTB pada tahun 2008 yang lalu. Sementara disisi lain pemerintah daerah juga dihadapkan pada kemampuan fiskal yang sangat terbatas.
Menghadapi kondisi dilematis itu maka Gubernur TGB kemudian menginisiasi suatu kebijakan daerah yang memiliki nilai percepatan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan, dan bila jalan terbangun akan mampu menumbuhkan kreativitas, inovasi dan peningkatan produktivitas/aktivitas masyarakat, yang pada gilirannya akan bernilai tambah bagi peningkatan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakatnya.
Kebijakan tersebut adalah Pembangunan Jalan Pola Tahun Jamak (Multi years) yang kemudian dibahas bersama DPRD, sehingga pada tahun 2010 lahirlah regulasi daerah berupa Perda Provinsi NTB tentang Pembangunan Jalan Pola Tahun Jamak, tutur Gubernur TGB.
Menurut Gubernur, dengan melakukan Percepatan pembenahan infrastruktur terutama jalan, maka akan dapat berkontribusi kuat pada perbaikan konektifitas antar daerah. Sehingga, potensi-potensi ekonomi yang ada di sudut-sudut daerah, terutama yang memiliki nilai ekonomis dapat termobilisasi dengan lancar.
Namun suatu program dapat dikatagorikan sebagai sebuah Program strategis atau unggulan, kata Gubernur TGB maka harus diuji melalui pendekatan nilai, yakni program tersebut memiliki nilai percepatan, inovasi dan nilai tambah (PIN).
Jika salah satu unsur dari ketiga nilai tidak terpenuhi, maka program tersebut belum dapat dikatagorikan sebagai program unggulan, ungkapnya. Selain infrastruktur, menurut TGB maka aspek kedua yang dapat mendukung pertumbuhan dunia usaha dan pemerataan pembangunan adalah pembenahan tata ruang.
Pembenahan tata ruang ini sangat penting, karena, dari tata ruang inilah dapat dilakukan pemetaan suatu wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Misalnya, memetakan mana daerah yang memiliki potensi perikanan, pertanian, peternakan atau komoditas lain.
Sehingga, hal ini akan memberikan kemudahan kepada para investor yang ingin mengembangkan suatu komoditas tertentu. Kemudian yang ketiga adalah memberlakukan insentif bagi daerah. Yakni membuka ruang-ruang baru untuk menumbuhkan potensi ekonomi baru. Seperti segmen wisata halal atau muslim friendly tourism yang saat ini berkembang di NTB.
Dengan kebijakan kebijakan tersebut, kini banyak pihak mengakui NTB tumbuh menjadi daerah yang mampu bersaing dengan daerah daerah lain di Indonesia. Termasuk berkembangnya dunia usaha bagi masyarakat NTB. [WR/H]
