TGB Berbagi Pengalaman Pada Para Pemimpin Asia Pasifik, Mengapa NTB Provinsi Terbaik Dalam Keterbukaan

1352
Foto: Kicknews.today

JAKARTA, Warta NTB — Gubernur TGB menekankan bahwa sistem pemerintahan terbuka juga berlaku pada transparansi anggaran. Untuk urusan transparansi anggaran menurutnya, untuk mengetahui dan mengakses anggaran pemerintah, tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

Namun juga perlu memerankan pranata kearifan lokal yang ada. Seperti masyarakat etnik di Lombok, Sumbawa atau Bima. Termasuk melibatkan para tuan guru, pemuda, tokoh adat serta elemen masyarakat lainnya untuk menyosialisasikan program, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan TGB pada sesi Subnational Leaders Rountable Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

“Dengan pola pemerintahan terbuka saat ini jelasnya, NTB menjadi Provinsi terbaik dalam hal keterbukaan informasi,” ungkap Gubernur TGB.

APLF merupakan forum dialog internasional yang membahas keterbukaan pemerintah untuk pembangunan yang inklusif, dengan mengahdirkan puluhan pembicara luar dan dalam negeri.

Para forum pertemuan para pemimpin Asia Pasifik tersebut, Gubernur yang juga Cucu Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid itu berbagi konsep dan sharing pengalamannya dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka atau open government sebagaimana selama ini diterapkannya dalam membangun menjadi daerah.

Banyak pihak mengakui termasuk para pemimpin Asia Pasifik bahwa NTB di bawah kepemimpinannya selama sembilan tahun terakhir ini mengalami begitu banyak perubahan dan kemajuan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro selaku penyelenggara kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelibatan berbagai pemangku kepentingan dapat mempertajam peluang untuk mencapai banyak terget pembangunan.

Atas dasar tersebut lanjutnya, pemerintah Indonesia mengundang perwakilan negara negara di Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan keterbukaan informasi di masing masing negara.

Selain itu, kegiatan tersebut katanya dapat menjadi forum bagi partisipan untuk berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif efisien dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. [WR-01]