MATARAM, Wartantb.com – KPU Provinsi NTB bekerjasama dengan PPDI melaksanakan sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 menyasar Pemilih Disabilitas, Sabtu (11/11/2017) di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika.
Sebagai peserta adalah perwakilan penyandang disabilitas se Pulau Lombok, terdiri dari penyandang Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita dan Tuna Daksa.
Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Prov NTB Yan Marli mengatakan KPU NTB berhasrat sangat besar membangun kerjasama dengan semua pihak tidak terkecuali organisasi penyandang disabilitas.
Dikatakannya Disabilitas adalah segmen yang tidak boleh dikesampingkan tetapi harus ditempatkan sebagai segmen yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pemilih normal. Oleh karenanya ia mengajak semua pihak yang punya kompetensi dibidang masing-masing untuk bergandengan tangan untuk turut bersosialisasi memberikan pengetahuan mengenai kepemiluan secara bersama-sama.
“Kami berharap agar hak-hak konstitusional akan lebih gampang dicapai karena telah dipandu oleh organisasi dan pihak-pihak yang berkompetensi terhadap masing-masing segmen, khususnya penyandang Disabilitas”, ujar Yan Marli.
Saat ini KPU Prov NTB sedang merancang web akses, nantinya website KPU NTB akan dilengkapi dengan bank suara yang isinya adalah informasi-informasi yang akan dibacakan sehingga bisa didengar langsung melalui Handphone. Dalam rangka menjalankan dan meraih predikat pemilu akses atau pemilihan akses.
“Kami berharap KPU Prov NTB dan PPDI bisa memfasilitasi kelompok penyelenggara dari disabilitas yang bisa jadi KPPS sehingga pada saat ada warga disabilitas yang akan menggunakan hak pilih bisa dibantu oleh KPPS tersebut,” sambungnya.
Ketua PPDI Prov NTB Asim Barnas mengapresiasi kerjasama PPDI dengan KPU NTB. Ia berharap dalam pilkada nantinya penyandang disabilitas benar-benar terlayani dengan baik, sehingga dapat mempergunakan hak suaranya.
TPS hendaknya dibuat akses, tidak bertangga dan berkerikil. Selain itu, bilik suara diharapkan agak tebal dengan tinggi meja disesuaikan dengan posisi duduk di kursi roda penyandang disabilitas.
Pada kotak suara, diatur juga ketinggian meja sehingga memudahkan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara bagi penyandang tuna daksa berkursi roda. Hal ini juga diperuntukkan untuk melatih kemandirian penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya.
Untuk penyandang tuna netra akan disediakan surat suara yang berbentuk template brail, Kerahasiaan pasti terjamin namun untuk memasukkan surat suara bisa dibantu oleh petugas KPPS nantinya. Kemudian untuk pemilih disabilitas tuna rungu, ia berharap ada penterjemah pada setiap kegiatan kampanye agar tuna rungu bisa mengetahui visi misi calon.
“Akan ada kepuasan dan kebanggan tersendiri bila bisa memberikan hak suara sendiri”, tutur Asim Barnas.
Terakhir Asim Barnas mengajak pemilih disabilitas di NTB untuk dapat aktif menentukan masa depan NTB dan bangsa Indonesia. Menurutnya apabila suatu negara, pemilihnya adalah pemilih yang cerdas maka menghasilkan pemimpin cerdas, kita cerdas maka akan menghasilkan pemimpin cerdas yang mampu mengayomi disabilitas.
Dalam sesi diskusi, Slamet Riyadi salah seorang penyandang disabilitas asal Kopang menaruh harapan adanya peluang bagi disabilitas untuk menjadi petugas pemilu bahkan menjadi anggota KPU.
Sekrtetaris PPDI berharapagar KPU NTB memberikan himbauan kepada KPU Kab/Kota untuk mengadakan acara seperti ini khusus untuk penyandang disabilitas di tingkat PPK/PPS. Ia ingin kegiatan seperti ini bisa diselenggarakan di lokasi lain, Kab/Kota lain.
Secara terpisah, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan pendidikan disabilitas menjadi concern KPU NTB, karena data yang ada jumlah disabilitas sebenarnya cukup besar mencapai 111 ribu lebih, namun yang terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada serentak di 7 kabkota tahun 2015 hanya 2.661 dengan tingkat partisipasi 45,13%.
KPU telah berkomitmen melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, karena itu KPU NTB terus meningkatkan upaya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas. “Tekad KPU NTB adalah mewujudkan pilgub NTB 2018 dan pemilu 2019 sebagai pemilu dan pilkada yang Akses”, jelas Mars Ansori. (WR-02)
