Mataram, Wartantb.com – Kepala Bakesbangpoldagri, Drs.H.Lalu Syafii, MM, Kamis (2/2/2017) mengungkapkan selama tahun 2016, dinamika wilayah NTB khususnya bidang Ipoleksosbud Hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) terbilang relatif aman, kondusif, dan terkendali.
Namun demikian tetap ada beberapa permasalahan yang diperkirakan masih akan mempengaruhi dinamika dan situasi wilayah pada tahun 2017.
Hal ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis global, regional dan nasional. Terlebih, tahun ini merupakan tahun “kontestasi politik” untuk kepentingan Pilkada 2018 mendatang, maupun jelang pileg dan pilpres 2019.
Selain itu, melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun pengaruh sosial budaya yang ditandai masih maraknya konflik bernuansa SARA, aliran keagamaan, konflik lahan dan pengelolaan SDA serta massifnya peredaran narkoba juga dapat menjadi pemicu konflik di daerah yang dapat mempengaruhi situasi kamtibmas.
Melalui kesempatan itu, Lalu Syafii mengajak seluruh pihak untuk cermat mengantisipasi berbagai potensi ancaman dan kerawanan di masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan peran dan sinergitas pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder terkait melalui Forkopinda dan Kominda.
Meneruskan pesan yang disampaikan Bapak Gubernur Dr. TGH M.Zainul Majdi, L. Syafii menyampaikan, tidak akan ada artinya kesuksesan atau sebuah program pembangunan tanpa diikuti tekad untuk menjaga persatuan dan kesatuan, termasuk kesigapan mengantisipasi konflik di daerah.
Pada saat yang sama, Kasat Pol PP Lalu Dirjaharta menjelaskan, hal- hal terkait tugas pokok dan fungsi Sat Pol. PP. Ia menyatakan, tahun sebelumnya, pelanggaran ketertiban umum masih didominasi oleh penyakit masyarakat, peredaran minuman beralkohol, dan narkoba.
Dan tahun ini diaharapkan pelanggaran itu tidak ada lagi, minimal berkurang. Diungkap juga oleh Dirja, untuk meminimalisir pelanggaran dan gangguan dalam masyarakat, Pol PP menyediakan layanan aduan, melalui sms di nomor 08113941950.
Jika ada hal yang mencurigakan bisa dicegah secara dini dengan melaporkan melalui sms ini, himbaunya. Untuk implementasinya, Pol PP NTB nanti akan berkoordinasi dengan Pol. PP Kab/Kota.
Tahun 2016 lalu, delapan Perda sudah ditertibkan. Untuk itu ia berharap, semoga tahun ini akan lebih banyak lagi Perda yang dapat dikawal, mengingat tahun ini banyak peralihan kewenangan, dari kabupaten/kota ke pemprov, seperti kewenangan bidang kehutanan, pertambangan dan pendidikan.
“Masing-masing bidang tersebut tentu saja dapat menimbulkan berbagai potensi konflik dalam masyarakat,” ungkap Kasat Pol PP.
Bidang pertambangan misalnya, seringkali diwarnai banyaknya kasus penambang illegal, bidang kehutanan dengan kasus Illegal logingnya. Disamping itu, masalah pemanfaatan ruang jalan juga menjadi perhatian Pol PP.
Pihaknya mengakua telah berkoordinasi dengan dinas dishub, pol pp kab/kota,serta dinas pekerjaan Umum untuk mengamankan pedagang kaki lima berdagang di bahu jalan.
Kegiatan Jumpa Pers ini adalah salah satu agenda rutin Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB untuk memfasilitasi pertemuan kepala SKPD lingkup Pemprov NTB dengan awak media.
Agenda tersebut merupakan inisiatif Biro Humas dan Protokol sebagai upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat NTB, khususnya program-program strategis pada tiap-tiap SKPD, termasuk situasi terkini di Nusa Tenggara Barat.
Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan Kepala Biro Humas dan Protokol NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM., saat memimpin konferensi pers untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB. [Hum]
