BIMA, Warta NTB – Sosialisasi Program Desa Melek Anggaran yang responsif gender dan inklusif di Kabupaten Bima yang merupakan kerjasama Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Kompak, Solud dan DFAT Australia berlangsung, Selasa (21/5/2019) di aula Kantor Bupati Bima-Godo kecamatan Woha.
Program Manager FITRA Indonesia, Badiul Hadi dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini merupakan program FITRA atas dukungan KOMPAK dan DFAT dan Pemerintah Kabupaten Bima untuk proses di tiga desa yaitu Rada dan Nggembe di Bolo dan desa Dadibou di Woha.
Sosialisasi program ini Secara khusus menghadirkan Bappeda, BPMDesa, DP3AP2KB Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Manajer Program FITRA, KOMPAK, LSM LPA NTB, PeKKA dan perwakilan Media Massa.
Dikatakan Badiul, secara kelembagaan, FITRA bekerja di 11 Kabupaten termasuk Kabupaten Bima yang bermitra dengan SOLUD.
Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) akan menjadi salah satu program penting yang jadwalnya memerlukan kesepakatan dengan pemerintah desa dan berlangsung Bulan Mei-Desember 2019.
“Program ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran masyarakat untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Juga instrumen untuk mengajak pemerintah desa, BPD dan masyarakat untuk bekerjasama agar kebijakan pemimpin bermuara pada kemaslahatan warga desanya,” jelasnya.
Badiul Hadi melanjutkan, program lainnya adalah Poswa, Posko aspirasi dan Pengaduan BPD yang dibangun dibawah koordinasi dengan BPD untuk membuka peluang aspirasi desa.
“Posko pengaduan merupakan Wahana untuk menampung mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang dikelola oleh BPD, tujuannya adalah agar aspirasi atau keluhan masyarakat desa dapat dengan cepat dan tepat ditangani atau terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran desa,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Bima yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST MT M.Sc berharap sosialisasi program desa melek anggaran ini bukan hanya sekedar seremoni.
“Program ini harus benar-benar diimplementasikan menjadi ruh yang menggerakkan setiap urat nadi pengabdian dan pelayanan aparatur, sehingga bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.
Raani mengatakan, berbagai regulasi kian menempatkan desa pada posisi paling strategis dengan potensi sumber daya alam, SDM dan kekayaan adat budaya yang ada menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam segala upaya pembelajaran dan upaya sejahterakan masyarakat.
Pada sosialisasi tersebut juga dilakukan penandatanganan dan komitmen bersama untuk mengawal proses pembangunan melek anggaran ini. (WR-Man)
