Persiapan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu

172

BIMA, Warta NTB – Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan suksesnya pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu mulai menyiapkan strategi pengawasan.

“Rancangan, terobosan dan inovasi strategi pengawasan Pemilu 2024 ini akan didukung pengawasan Pemilu partisipatif bersama mahasiswa yang tergabung dalam kelompok organisasi serta kalangan media massa,” kata Komisioner Bawaslu Junaidin, S.Pd di aula Hotel Kalaki Beach, Rabu (6/10/2021).

Pemilu ini masih dalam tingkat perencanaan selain Pilpres, pemilihan DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi akan dilakukan satu paket pelaksanaan.

Junaidin menjelaskan 33 provinsi dan 500 lebih kabupaten dan kota akan segera melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam waktu dekat. Melalui kegiatan ini diharapkan mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama peran media massa yang memberikan informasi kepada masyarakat tetkait tahap pemilohan dan pengawasan pemilihan. Termasuk kelompok lain seperti kelompok mudah serta komunitas lainnya.

“Kami berharap dari kegiatan ini dapat memberikan hasil yang memberikan manfaat dalam membangun kegiatan pemilu tahun 2024 nanti,” harapanya

Di tempat yang sama Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima, Abdurrahman, SH mengatakan, dalam pemilihan ada hubungan atau relasi antara media dengan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti.

“Relasi media dan Bawaslu sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Taufiqurrahman, S.Pd Koordinator Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima yang menyebutkan, dalam kegiatan pengawasan pemilihan, tentu tugas ini tidak mampu hanya dilakukan oleh Bawaslu sendiri melainkan membutuhkan dukungan semua pihak salah satunya adalah media.

“Selain merefleksikan tahapan Pilkada 2020 yang sudah lewat dalam semua tugas kerja Bawalsu juga memproyeksikan apa saja strategi pengawaan dalam menghadapi Pemilu 2024, terkait kerawanan pemilu apa saja yang berpotensi rawan dan bisa dicegah, “ katanya.

Menurutnya, pengawasan partisipasi pemilu 2024 ada baiknya dilakukan sejak awal dan bukan saat pemilu dimulai. “Tentunya, Bawaslu membutuhkan keterlibatan stakholder dalam melakukan pengawasan partisipasipatif ini,” ujarnya. (WR-Al)