KPU Provinsi NTB Ajak Stakeholder Rembuk Bareng Sukseskan Pemilu 2024

305

MATARAM, Warta NTB – Komisi Pemilihan Umun (KPU) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak beberapa stakeholder rembuk bareng untuk menyukseskan pemilu 2024.

Acara diskusi publik dengan agenda penguatan hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu itu bertujuan untuk mempersiapkan rencana aksi penyusunan perjanjian kerjasama untu menyongsong tahapan pemilu 2024.

Hadir dalam acara tersebut, perwakilan Akademi Universitas Mataram, Universitas Bumi Gora dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Hadir pula dari unsur Dikbud Provinsi NTB, Kementerian Agama wilayah NTB, TNI dan Pers.

Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud, SE mengharapkan, sinergitas yang baik dapat terjalin dengan seluruh stakeholder pemilu di NTB. KPU adalah manager Konflik yang mengelola kontestasi politik yang sah di republik ini.

“Untuk itu, KPU sangat membutuhkan kolaborasi bersama dengan seluruh pihak” tambahnya.

Sementara Narasumber pertama Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus Hilman, S. Sos., M. Si berharap, dengan rembuk bersama ini merupakan inisiasi awal KPU NTB untuk mendapatkan usulan konstruktif.

“Kita berharap pada pemilu nanti akan menyenangkan, menarik, dan menghasilkan pemimpin yang terbaik tentunya” ujarnya Hilman.

Kedepan pola kerjasama KPU Provinsi NTB tidak hanya pada kerja level struktural saja namun level kultural juga perlu disentuh seperti ponpes, majelis tabligh, madrasah Aliyah, dan lain sebagainya.

“Kampus-kampus juga kita berharap dapat menyumbangkan mahasiswanya dalam program merdeka belajar menjadi penyelenggara badan adhoc,” tambahnya.

Lain hal yang disampaikan Akademisi dari UIN Mataram Agus, bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak mungkin berkerja sendiri dan hal itu hampir di seluruh negara di dunia.

Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu perlu menyusun Indeks pertisipasi masyarakat untuk mengukur dan mengevaluasi pola kerja penyelenggara pada pemilu sebelumnya.

“Kedepan ada forum koordinasi Stakeholder pemilu dalam satu wadah komunikasi kelembagaan pemilu,” tutupnya. (RED)