PRAYA, Warta NTB – Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli M.Si mengatakan bahwa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara keseluruhan dinyatakan telah keluar dari “Zona Merah” atau zona konflik.
Pernyataan itu, disampaikan Kapolda NTB, Rabu (20/12/2017) saat mengunjungi Praya, Lombok Tengah dalam kunjungan Safari Umat sekaligus melakukan patroli antisipasi gangguan kamtibmas menjelang pemilukada Tahun 2018.
Hadir di Praya Kapolda didampingi Pejabat Utama Polda NTB dan Kapolres Lombok Tengah, AKBP Kholilur Rochman SH S.Ik.
Dalam sambutannya dihadapan tokoh agama, tokoh masyarakat, para Bhabinsa dan para Bhabinkamtibmas, serta para Kepala Desa di wilayah Lombok Tengah, Kapolda menyampaikan bahwa wilayah Polda NTB telah dinyatakan keluar dari Zona Merah.
Dijelaskan, Zona Merah berarti memiliki predikat kepatuhan rendah atau mutu pelayanan publik rendah. “Tugas utama saya adalah membuat NTB keluar dari zona konflik atau zona merah sosial. Saya datang ke NTB tanggal 14 Februari 2017, jika dihitung hingga sekarang baru 10 bulan.
Konflik di NTB tahun 2015 sebanyak 269 konflik, tahun 2016 sebanyak 179 konflik dan tahun 2017 sudah mau tutup tahun hanya ada 29 konflik, mudah-mudahan tidak ada sampai akhir tahun,” harapnya.
Meski demikian, walaupun NTB keluar dari zona merah, namun masih saja ada konflik senjata api rakitan.
“Setelah NTB keluar dari zona merah konflik, masih ada konflik senjata api rakitan. Kami memerintahkan serahkan senjata api dengan suka rela. Sebelum polisi bergerak, apabila di tangkap akan dimasukan rumah tahanan dan tidak akan di keluarkan,” tegas Kapolda.
Brigjen Pol. Firli juga menyampaikan, keberhasilan Polda NTB keluar dari zona merah atau zona konflik tidak luput dari kerjasama semua pihak seperti para alim ulama, tokoh agama dan elemen-elemen masyarakat lainnya.
“Keluarnya NTB dari konflik sosial bukan kerja keras polisi semata tapi dukungan para alim ulama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saya harap masyarakat semua dapat membantu pencegahan konflik karena dalam teori konflik, setiap masyarakat setiap warga negara itu merupakan bagian dari konflik,” tandasnya. (WR-02)
