Opini
Ditulis Oleh : Cita Warni
Aktivis Muslimah Kampus
Angka kasus peningkatan covid 19 terus mengalami kenaikan, bahkan ribuan nyawa sudah banyak terenggut terutama para pahlawan kemanusiaan yaitu tenaga medis.
Dilansir dari CNN Indonesia, 02/01/2021 Data Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengungkapkan sebanyak 504 tenaga medis di Indonesia meninggal akibat terpapar covid- 19, dengan rincian 237 Dokter, 15 Dokter gigi, 171 Perawat, 64 Bidan, 7 Apoteker, dan 10 Tenaga Lab Medik.
Ikatan Dokter Indonesia menyebut, Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama kematian tenaga medis di Asia Tenggara, dan lima besar di seluruh dunia.
Ketua Tim Mitigasi PB IDI Adib Khumaidi mengatakan, disepanjang bulan Desember 2020 tercatat 52 tenaga medis dokter meninggal akibat covid- 19. Angka ini naik hingga lima kali lipat dari awal pandemi. (CNN Indonesia, 02/01/2021).
Ia mengungkapkan kenaikan jumlah kematian tenaga kesehatan ini merupakan imbas dari aktifitas beberapa bulan terakhir seperti pilkada dan libur panjang.
“Salah satu dampak dari akumulasi peningkatan aktifitas dan mobilitas yang terjadi belakangan ini seperti berlibur, pilkada, dan aktifitas berkumpul bersama keluarga yang tidak serumah,“ kata Adib Khumaidi.
Tidak hanya itu, kematian para Nakes juga disebabkan karena terbatasnya APD. Seperti yang dikatakan oleh Dekan FKUI Profesor Ari Fahrial Syam, menurutnya di awal pandemi, kasus kematian tenaga kesehatan karena covid- 19 dipicu oleh keterbatasan APD. (CNN Indonesia, 04/09/2020).
Demokrasi hanya Ilusi Mengatasi Pandemi.
Melihat kasus semakin tingginya angka kematian tenaga kesehatan harusnya pemerintah bertindak lebih tegas lagi, agar penyebarannya tidak semakin tinggi dan merenggut nyawa seseorang. Sejak awal kasus Covid- 19 masuk ke Indonesia yakni pada bulan Maret 2020 pemerintah masih terkesan santai dalam Penanganannya. Sampai angka penyebaran covid- semakin meninggi. Pemerintah pusat masih belum mengambil kebijkan Lock Down.
Walau pun sudah ada himbauan jaga jarak, stay at home, bahkan kebijakan PSBB pun dilakukan tapi faktanya angka tidak menunjukan penurunan. Kebijakan New Normal pun berani diambil, disaat situasi belum kondusif. Wajar saja banyak korban yang berjatuhan terutama para tenaga medis. Padahal tenaga medis merupakan aset yang paling berharga.
Epidemolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan terus bertambahnya dokter yang meninggal dunia akibat covid-19 adalah kerugian besar bagi Indonesia. (kompas.com, 31/08/2020).
Ia mengungkapkan berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah dokter di Indonesia terendah ke dua di Asia Tenggara yaitu sebesar 0,4 persen per 1.000 penduduk.
“Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya. Sehingga kehilangan 100 dokter sama dengan 250 penduduk tidak punya dokter.” Kata Dicky.
Angka kasus covid- 19 yang belum menunjukan penurunan dan banyak nyawa para tenaga medis yang terenggut membuat pemerintah sudah gagal dalam penanganannya. Bagaimana tidak harusnya sejak awal pemberlakuan lock down segera dilakukan. Akan tetapi karena pertimbangan ekonomi pemerintah berani mempertaruhkan nyawa Masyarakatnya, sehingga para tenaga medis pun kewalahan dalam menanganinya.
Beginilah sistem Demokrasi menangani pandemi hanya ilusi, sistem yang lahir dari rahim sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan, sehingga manusia berjalan diatas peraturannya. Padahal jelas akal manusia bersifat terbatas, bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas bisa membuat peraturannya sendiri?
Sistem ini juga, melahirkan para pemimpin yang hanya mementingkan kepentingannya saja, tak layak di tengah kasus covid yang melonjak, justru mereka melaksanakan pilkada maut, yang menyebabkan banyaknya klaster-klaster baru.
Kapitalisme yang menyandarkan segala sesuatu hanya demi meraih materi semata, membuat para penguasa berfokus pada kepentingan ekonominya saja. Bagaimana tidak, di tengah para medis yang berjuang untuk nyawa rakyat Indonesia, justru pemerintah mengekspor APD tersebut, padahal pasokan APD dalam negeri masih kurang.
Tak hanya sampai disitu, pelayanan kesehatan seperti tes swab, rapid test, serta pemberian vaksin harusnya diberikan secara gratis, tapi nyatanya itu berbayar. Apalagi pemerintah akan memberikan sanksi denda bagi masyarakat yang tidak mau di vaksinasi. Astagfirullah, Padahal itu adalah tanggung jawab negara untuk memberikan kebutuhan dasar masyarakatnya apalagi di tengah perekonomian masyarakat yang terpuruk, beginilah fakta di dalam sistem ini semuanya di komersialisasi.
Lantas bagaimana mungkin pemerintah bisa memberikan pelayanan secara gratis sedangkan liberalisasi pada kekayaan alam negeri ini semakin menjadi- jadi. Kakayaan alam yang menjadi pendapatan terbesar negara justru dikuasai corporate Asing kapitalis.
Lantas, masihkah berharap pada sistem ini?
Sistem yang minim solusi!
Sistem Islam satu-satunya solusi.
Sejarah telah membuktikan satu-satunya sistem yang mampu menangani pandemi dan menjamin keselamatan para Nakes adalah sistem Islam.
Syariat Islam telah menempatkan penguasa sebagai penanggung jawab umat.
Rasulullah SAW bersabda “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah laksana pengembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya.”(HR. Bukhari).
Negara di dalam Islam hadir sebagai institusi peri’ayah (Pengurus kebutuhan umat). Segala kebutuhan umat baik kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan dasar seperti, pendidikan, infrastruktur, maupun layanan kesehatan dijamin penuh oleh negara.
Negara akan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis untuk masyarakat seperti tes swab maupun rapid test, serta untuk para medis dipastikan segala kebutuhannya juga terpenuhi seperti APD, obat-obatan dan lainnya, agar tidak mudah terinfeksi virus.
Karena dalam Islam nyawa seorang manusia sangat tinggi kedudukannya. Rasulullah SAW bersabda,
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَن
ُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak”. (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan disahihkan Al- Albani)
Pelayanan kesehatan yang diberikan negara secara gratis didapatkan dari hasil pengelolaan kekayaan alam yang langsung dikelola oleh negara baik itu kepemilikan umum maupun kepemilikan negara, hasilnya akan di distribusikan langsung untuk kebutuhan masyarakat. Negara haram hukumnya membebani rakyat dengan biaya kesehatan yang sangat mahal seperti di dalam sistem kapitalisme sekarang ini.
Tak hanya itu, penanaman wabah dalam Islam sangat gencar dilakukan, agar virus tidak menyebar kemana-mana, dengan melakukan pencegahan preventif dengan melakukan lock down wilayah, Khalifah tidak akan membiarkan orang yang terkena wabah masuk ke dalam wilayah yang tidak terkena wabah.
Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
Artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)
Dengan ini, negara akan mudah memisahkan yang terinfeksi dengan yang tidak. Sehingga yang tidak terinfeksi bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, dan yang sakit segera di isolasi. Sehingga kasus wabah tidak akan berlarut larut.
Beginilah cara Islam melindungi nyawa rakyatnya, di bawah naungan institusi Khilafah Islamiyah. Waktunya kembali kepada sistem Islam, yang jelas mampu memberikan solusi tuntas terhadap problematika umat.
Allohu’alam bishowab…
