Bima, Warta NTB – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Legislatif.
Kegiatan yang digelar di gedung PKK Kabupaten Bima, Kamis (30/8/2018) dihadiri oleh seluruh anggota dan Calon Legislatif dari perwakilan perempuan DPRD Kabupaten Bima, Kepala DP3AP2KB, Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Bima Edi Tarunawan SH, Komisioner KPU Kabupaten Bima Juriati Sp yang menjadi narasumber kegiatan.
Kepala DP3AP2KB Drs. Aris Gunawan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan workshop dilaksanakan untuk mendukung penguatan kapasitas kaum perempuan khususnya bagi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa keberadaan kaum perempuan dalam komposisi partai yang menjadi calon anggota legislatif minimal harus mencapai kuota 30 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, tentu akan membawa perubahan yang jauh lebih besar dalam praktek politik dan perumusan kebijakan publik.
“Jika perempuan memiliki keterampilan berpolitik dan tahu cara menjangkau konstituen dan berkoordinasi dengan masyarakat sipil serta memiliki perspektif yang baik tentang kesetaraan dan keadilan gender, tentu akan memiliki peluang dalam pemilu,” ujarnya.
Selain itu, Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima H. Nurdin mengatakan, keterlibatan perempuan dalam politik amatlah penting, sebab perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri.
“Jika masalah perempuan dititipkan pada wakilnya yang tidak memiliki perspektif tentang masalah perempuan, maka hampir dipastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak akan peka terhadap persoalan-persolan perempuan,” tuturnya.
Ditambahkan, eksistensi perempuan dalam ranah demokasi akan berdampak positif dalam mewarnai dan memperkaya khasanah demokratis yang berkualitas.
“Dinamisnya perkembangan arus demokrasi dewasa ini membuka ruang penerimaan yang cukup lapang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di berbagai posisi pengambilan keputusan, baik di pemerintahan maupun dalam kemasyarakatan,” ujarnya.
Lebih jauh, H. Nurdin mengatakan, jika menilik keterwakilan perempuan melalui penerapan kuota minimal 30 persen di parlemen dan mengalami kegagalan pada Pemilu 2014. Oleh karenanya, kegiatan ini harus berorientasi pada penguatan kapasitas perempuan sehingga memiliki kemampuan yang mumpuni untuk berkomptensi pada Pemilu tahun 2019.
“Untuk itu, patut diapresiasi dan didorong bersama, sehingga angka keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2019 akan meningkat secara signifikan,” tandasnya.
Kepada para peserta, khusunya perwakilan perempuan, H. Nurdin berharap, agar dapat mengikuti kegiatan workshop dengan cermat karena banyak ilmu pengetahuan yang dapat dipetik untuk menunjang kesuksesan dalam pemilu dengan politik yang cerdas, bersaing sehat guna membangun demokrasi yang beradab dan berkualitas.(WR)
