BIMA, Warta NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Disnakkeswan Provinsi NTB kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha ekspedisi pengangkutan sapi kurban yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu.
Rapat yang digelar di aula Disnakkeswan Kota Bima, Sabtu (24/4/2021) dihadiri langsung oleh Kepala Disnakkeswan Provinsi NTB Drs. Khairul Akbar, M.Si dan Kabid Pengelola dan Pemasaran Hasil Peternakan Rahmadi yang kini telah menjabat sebagai Sekretaris Disnakkeswan NTB, Ketua Pepehani Kabupaten Bima H. Amin serta Kabid Agri Bisnis Disnakkeswan Kabupaten Bima Ir. Mahmud.
Rapat yang awalnya berlangsung baik ini, tiba-tiba menjadi gaduh saat dilakukan pembahasan terkait jadwal angkut bagi 54 CV yang telah terdaftar dan memiliki SP3 dari provinsi NTB. Setelah sebelumnya 4 CV sudah melakukan pengiriman pada jadwal pertama dan rencananya pengundian akan dilakukan pada hari Rabu 28 April 2021.
Sejumlah pelaku usaha menilai pembagian jadwal pemberangkatan yang di SK-kan oleh Disnakkeswan Provinsi NTB tidak adil dan terkesan ada permainan oknum dinas dengan pihak-pihak tertentu sehingga pihak Disnakkeswan Provinsi NTB ingin merubah pembagian jadwal dengan cara diundi.
Pantauan wartawan, kegaduhan muncul saat salah satu pelaku usaha menilai bahwa proses pengundian jadwal yang akan dilakukan terkesan diberikan keistimewaan oleh pihak dinas kepada kelompok pelaku usaha tertentu karena beberapa pelaku usaha yang lebih dahulu mendapatkan rekomendasi penerimaan hewan kurban dari daerah tujuan diundi terlebih dahulu.
Akibatnya, Fadil salah satu pelaku usaha mengamuk karena merasa dalam pembagian jadwal itu ada yang di anak tirikan dan ada yang di anak emaskan oleh pihak dinas. Itu yang membuat dia kesal.
Menurutnya pembagian jadwal itu seharusnya dilakukan secara adil, pihak dinas tidak boleh memihak salah satu kelompok tertentu sehingga merugikan pelaku usaha lain dalam pengiriman hewan kurban.
“Ketika ingin dirubah jadwalnya, seharusnya semua CV yang telah terdaftar dan memiliki rekomendasi penerimaan dari daerah tujuan diundi semua bukan memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu untuk diundi lebih dahulu,” teriaknya saat rapat.
Hal senada disampaikan pelaku usaha lain Yan Lidik, dia menduga dalam pembagian jadwal ada oknum dinas yang bermain dengan kelompok tertentu sehingga dalam pembagian jadwal terkesan mendukung kelompok itu.
“Di sini kami melihat ada dugaan konspirasi yang sengaja dimainkan sehingga pihak Disnakkeswan Provinsi NTB maupun Kabupaten Bima terkesan diam dan hanya mengikuti pola permainan kelompok pengusaha tertentu,” ungkapnya.
Oleh karena itu Ketua LSM Lidik yang juga baru berkecimpung di dunia usaha pengiriman hewan sapi kurban ini meminta Gubernur NTB agar mengevaluasi kinerja Kadis dan Sekdis Disnakkeswan Provinsi NTB yang baru dilantik itu karena dinilai tidak mampu memberikan rasa keadilan kepada para pengusaha sapi ternak di Bima.
“Kami meminta Gubernur NTB agar melakukan evaluasi dua pejabat Provinsi NTB ini demikian juga Bupati Bima agar mengevaluasi kinerja Disnakkeswan Kabupaten Bima terutama Kabid yang membidangi pengiriman sapi kurban,” pintanya.
Yan menambahkan, meski saat ini pengaturan pengiriman sapi kurban ke luar daerah telah diatur pemerintah, namun dalam prakteknya terlihat ada monopoli yang dilakukan oleh kelompok pengusaha tertentu yang dekat dengan oknum dinas. Sehingga pengaturan jadwal penggunaan Tol Laut didahulukan atau diprioritaskan bagi pengusaha yang lebih dekat dengan pejabat dinas.
“Apakah ini bukan monopoli ketika salah satu pengusaha bisa menaungi hingga 20 CV lebih dan jadwal mereka pun didahulukan dibanding pengusaha lain, Apalagi rekomendasi penerimaan dari daerah tujuan tidak pernah ditunjukkan secara transparan hanya dipegang oleh pihak dinas,” katanya.
Sebagai Ketua LSM yang bergerak di bidang anti korupsi dan transparansi publik, Yan menyayangkan sikap Disnakkeswan NTB maupun Kabupaten Bima yang sengaja menciptakan perselisihan dan kegaduhan antara pelaku usaha.
“Di sini kami melihat ada persaingan usaha yang tidak sehat yang sengaja diciptakan dan kami dari LSM Lidik berkomitmen akan mengawal persolan ini,” tegasnya.
Menanggapi persoalan ini Kadis melalui Sekretaris Disnakkeswan Provinisi NTB Rahmadi yang dikonfirmasi wartantb.com, Minggu (25/4/2021) pagi belum memberikan tanggapan demikian juga dengan Kabid Agri Bisnis Disnakkeswan Kabupaten Bima Ir. Mahmud. (WR-02)
