Begini Tanggapan H. Amin Soal Keberadaan Organisasi PEPEHANI

941
H. Amin Kertua PEPEHANI Bima Periode 2019-2021

BIMA, Warta NTB – Terkait sorotan anggota yang merupakan pelaku usaha pedagang hewan Kabupaten Bima terkait legalitas dan pengelolaan dana iuran organisasi yang dinilai tidak transparan ditanggapi oleh Ketua demisioner Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia (PEPEHANI) Bima.

H. Amin selaku Ketua demisioner PEPEHANI Bima mengatakan, terkait adanya sorotan beberapa anggota PEPEHANI Kab Bima yang tidak merasakan manfaat keberadaan PEPEHANI, menurutnya itu hal yang wajar.

“Hal ini mungkin karena kurang nyambungnya informasi di antara kita semua,” ujarnya.

Namun sambung dia, banyak juga anggota yang tahu betapa besar manfaat keberadaan PEPEHANI bagi anggota. Contoh dulu pada tahun 2019, Gubernur NTB membatasi jatah pengeluaran sapi antar provinsi.

Melihat kondisi itu, pihaknya bersama pengurus PEPEHANI Kab Bima langsung bergerak dengan mendatangi kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB untuk meminta tambahan kuota atau jatah pengeluaran sapi di Bima.

Lebih lanjut H. Amin menyampaikan, tidak berhasil di Disnakkeswan NTB, pihaknya juga mendatangi kantor DPRD Provinsi NTB. tidak berhasil di DPRD, pengurus PEPEHANI langsung mendatangi Gubernur NTB yang akhirnya mendapat persetujuan jatah sebanyak 12.000 ekor per tahun.

“Maka jumlah inilah yang dijadikan patokan pengeluaran hewan di Kabupaten Bima setiap tahunnya yang berkisar belasan ribu ekor,” jelasnya.

H. Amin juga mengakui bahwa pernah menyampaikan kepada beberapa anggota yang mendatangi kediamannya bahwa saat ini PEPEHANI Pusat dengan Cabang sudah tidak ada kontak. Hal ini menurutnya tidak masalah karena hampir semua organisasi sistem komunikasinya berjenjang.

“Dengan adanya persoalan itu, tetapi bukan berarti PEPEHANI sudah dibubarkan karena dalam anggaran Dasar, Bab VII pasal 16 mengatakan, Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dalam Munas dan Munas Luar Biasa,” terangnya melalui pernyataan tertulis, Sabtu (19/2/2022).

Sementara saat ditanya terkait legalitas organisasi PEPEHANI, apakah sudah terdaftar sebagai organisasi resmi di instansi pemerintah yang berwenang sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku agar bisa bermitra dan dilayani oleh pemerintah. H. Amin belum menjawabnya.

Baca berita terkait: 8 Tahun Beraktivitas, PEPEHANI Diduga Tidak Terdaftar Sebagai Ormas Resmi

Terkait persoalan keuangan, H. Amin menyampaikan pihaknya beberapa kali telah menyampaikan laporan dalam rapat pengurus.

“Mengenai keuangan, kami lapor beberpa kali dalam rapat pengurus dan diakhiri dalam laporan pertanggung jawaban saat Muscab,” ungkapnya.

Selain itu dengan berakhirnya masa jabatan pengurus lama periode 2019-2021, pihaknya mengaku telah mengajukan usulan Muscab ke DPD karena sesuai Anggaran Dasar, Bab IV pasal 11 ayat 3 menyebutkan Dewan Pimpinan Cabang mempunyai wewenang tertinggi organisas tingkat cabang selama tenggang waktu dua kali muscab dan bertanggung jawab pada Muscab dan DPD.

“Mengenai Muscab sudah kami ajukan ke DPD sejak bulan Oktober 2021 lalu. Sekarang tinggal menunggu persetujuan DPD, tanggal berapa pelaksanaannya dan menurut ketua DPD akan diusahakan secepatnya,” tutupnya. (WR-Tim)