Penanganan Covid-19 dan Pendataan Calon Penerima BLT-DD Desa Sie Dipertanyakan?

657
Rifaid, S.Pd salah satu tokoh pemuda Desa Sie

BIMA, Warta NTB – Pemerintah Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dinilai tidak serius dalam upaya pencegehan dan penanganan Virus Corona (Covid-19). Hal itu disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda Desa Sie, Rifaid, S.Pd kepada wartantb.com, Kamis (4/6/2020).

Rifaid  menyebutkan, kegiatan pencegahan virus corona yang dilakukan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang  dibentuk pemerintah Desa Sie tidak pernah nampak seperti desa-desa lain, bahkan posko Tim Gugus yang dibangun di depan kantor desa tidak pernah terlihat ada kegiatan sama sekali. Bahkan portal yang dibuat hanya bersifat seremonial dan tidak pernah digunakan.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan masyarakat, apakah regulasi atau aturan  yang diterapkan Pemerintah Desa Sie dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 tidak sama dengan desa-desa yang lain yang ada di Indonesia atau khususnya di Kabupaten Bima. Ataukah mungkin ini adalah kebobrokan SDM aparatur desa dan pemerintah dalam memahami regulasi,” tanya dia.

Alumni STKIP Bima ini mengatakan, sejak pandemi virus corona ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bencana non alam nasional, kami baru sekali  melihat ada kegiatan yang dilakukan pemerintah desa berupa penyemprotan disinfektan dan itupun dilakukan sebelum Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat desa dibentuk dan kegiatan itu pun tidak maksimal karena hanya beberapa lingkungan saja  yang disemprot.

“Dilihat dari sejarahnya Tim Gugus Tugas Covid-19 ini secara  resmi dibentuk oleh  pemerintah desa setelah didesak oleh Mahasiswa dan Pemuda Desa Sie melalui audiensi. Kalau tidak didesak mungkin tidak ada inisiatif, setelah dibentuk pun tidak ada kegiatan yang nampak yang dilakukan, beda dengan desa-desa  lain. Maka pertanyaannya apakah anggaran penangan Covid-19 Desa Sie beda dengan desa yang lain?,” heran dia.

Rifaid menuturkan, yang saya sampaikan baru  persoalan penanganan Covid-19, belum lagi soal pendataan calon penerima Bantuan Langsung  Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang hingga sekarang tidak ada kejelasan pendataan yang dilakukan. Masyarakat heran dengan pengelolaan Pemerintahan Desa Sie.

Baca juga:

“Saat ini beberapa desa di Kabupaten Bima sebagian besar sudah mencairkan BLT-DD tahap satu bagi warga kurang mampu dan terdampak Covid-19 di desanya, bahkan ada yang sudah siap  menyalurkan bantuan tahap dua. Lucunya pemerintah Desa Sie saat ini sepertinya masih kebingungan dengan cara pendataan, lantas kapan mau dicairkan kalau model kerjanya seperti ini,” ujarnya.

Ia meminta kepada kepala desa sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat desa agar lebih serius menjalankan program desa lebih khusus program yang menjadi priotitas penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pemuda yang dikenal cukup vokal ini juga menyoroti soal data-data penerima bantuan sosial di Desa Sie yang tidak pernah di publikasikan, baik itu bantuan pusat berupa PKH dan BPNT, demikinan juga  dengan data penerima JPS Bima Ramah dan JPS NTB Gemilang yang sumber datanya dari desa, belum lagi data  calon penerima BLT-DD yang sampai sekarang belum jelas.

“Saat ini seharusnya data-data Bansos seperti itu dipublikasi dan ditempel di kantor desa agar masyarakat bisa tahu siapa saja yang menerima bantuan tersebut, kalau data PKH dan BPNT pemerintah desa bisa minta pada pendamping PKH, tetapi JPS Bima Ramah dan JPS NTB Gemilang ini siapa saja penerimanya agar masyarakat bisa mengontrol sehinggga tidak dobel karena penerima Bansos itu tidak boleh terima dobel jenis bantuan dari semua program yang ada,” tandasnya.

Kepala Desa Sie Aman, S.Sos selaku Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Desa Sie yang dikonfiirmasi di ruang kerjannya Kamis siang mengatakan, terkait penanganan Covid-19 sudah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di setiap tempat umum seperti masjid dan musolah serta tempat umum lainnya.

“Pada saat shalat idul fitri di masjid kami juga melakukan langkah pencegahan dengan menyediakan tempat cuci tangan dan cek suhu tubuh menggunakan alat thermoscener kepada warga yang akan melaksanakan shalat Ied,” katanya.

Baca juga:

Sementara terkait Posko dan Portal yang tidak pernah aktif, Kades menjawab hal itu terkendala dengan anggaran yang dikhawatirkan tidak cukup ketika Tim Relawan Covid-19 menuntut honor.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, takutnya anggaran tidak cukup dam takutnya orang-orang yang ditempatkan di Posko Relawan Covid-19 menuntut  honor dan dikhawatirkan uang 30 persen dari alokasi Dana Desa (DD) tidak cukup. Itu yang menjadi kendala,” bebernya.

Sedangkan terkait keterlambatan penyaluran BLT-DD, Aman menyebutkan pihaknya masih terkendala dengan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial yang belum tersalur melalui kantor Pos dan Bank.

“30 orang warga kami ada nama di data BST, tetapi tidak ada nama di kantor Pos, kami masih mencocokannya dengan Dinas Sosial dan pihak Bank,”  terangnya.

Terkait data nama-nama calon penerima BLT-DD, Kades mengatakan, data nama-nama itu sudah ada pada ketua RT masing-masing.

“Kami tidak bisa menyimpan data itu yang ditakutkan kami dianggap merubah data dan lainnya, nanti saat Musyawarah Desa (Musdes) khusus baru data itu akan diserahkan oleh ketua RT kepada kami,” pungkasnya. (WR-Budi)