Normalisasi Hubungan UEA dengan Israel Benarkah Solusi untuk Palestina?

185
Ilusrtrasi: Google

Oleh: Asriani

Universitas Muhammadiyah Mataram

Ya Lagi-lagi dan lagi negeri muslim merapat dengan Israel penjajah Palestina. Hal inilah yang dilakukan oleh  Yordania dan Mesir. Sebuah potret buram normalisasi UEA dan Bahrain – Israel menjadikan Palestina kian mengalami kemunduran. Konflik yang terjadi antara Palestina-Israel yang tak pernah berkesudahan menjadi catatan sejarah yang tak pernah terhapuskan dari benak kaum muslimin. Di tengah tekanan dan serangan bertubi-tubi dari tahun ke tahun yang menambah panjang  daftar kesedihan masyarakat Palestina.

Satu persatu negara Arab kian melenggang untuk melakukan normalisasi hubungan dengan negara Yahudi tersebut. Padahal mereka tau bagaimana kejamnya zionis Israel terhadap negara muslim, salah satunya adalah Palestina yang di mana sampai saat ini pembantaian itu masih terjadi.

Pengamat bidang militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan Indonesia harus berani membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini merupakan upaya untuk memudahkan Indonesia melakukan diplomasi dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Connie menegaskan bahwa Indonesia tidak mungkin dapat berperan secara nyata atau real dalam mendamaikan Israel dan Palestina jika hanya condong ke salah satu pihak. Dia menilai normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel jangan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan Palestina. (republika.co.id, 26//09/2020)

Hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi dan tidak seharusnya Indonesia mengambil sikap  untuk mementingkan hubungan normalisasi seperti itu, apalagi hubungan normalisasi ini dengan zionis Israel yang nyatanya masih menjadi musuh negara Palestina.

Israel yang pada dasarnya didukung oleh negara barat untuk memangsa  atau membantai kaum muslimin di Palestina, kini memiliki hubungan yang “harmonis” dengan negara-negara Arab lainnya.

Normalisasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk membebaskan palestina. Apakah hal tersebut benar adanya? Ataukan memang ini adalah bagian dari luluhnya negara arab terhadap negara penjajah israel?

Melihat realita yang menyakitkan perasaan kaum muslimin tersebut, bagaimana dengan posisi Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia yang selama ini menggaungkan kemerdekaan terhadap negara Palestina?

Jika memang negara kita (Indonesia) tidak mampu memberikan kontribusi dalam membebaskan Palestina dari jeratan penjajahan zionis Israel, setidaknya negara-negara muslim termasuk Indonesia itu cukup mendukung penuh hak-hak dari masyarakat Palestina sebagaimana yang di lakukan masyarakat Palestina mengakui kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri. Bukan malah mementingkan hubungan normalisasi atau membela hak pribadi.

Dalam pandangan Islam, tentu membina hubungan diplomatik dengan negara penjajah bukanlah solusi fundamental tetapi malah menambah problematika saja. Pendirian negara Israel adalah rekayasa Barat bersama bangsa Yahudi yang mengabaikan hukum-hukum syariat terkait dengan kepemilikan tanah di wilayah Palestina. Jelas ini merupakan penjajahan. Sehingga yang harus dilakukan adalah perlindungan Islam terhadap bangsa Palestina bukan bekerja sama dengan penjajah. Jadi tidak ada alasan untuk negara Indonesia untuk melakukan hubungan normalisasi terhadap negara penjajah. Walaupun memang saat ini para pemimpin negara yang mayoritas muslim  sudah tercekoki oleh sistem kapitalisme yang membuat mereka tidak bisa berkutik sama sekali.

Nah berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam sudah sangat memberikan gambaran yang jelas terkait bagaimana membebaskan negeri-negeri yang terjajah oleh kolonialisme dan Yahudi bahkan sistem Islam mampu mencegah terjadinya penjajahah-penjajahan di berbagai negeri.

Sebagaimana yang di lakukan oleh Sultan Abdul Hamid II, Khalifah terakhir  dari Turki Utsmani yang pembelaannya terhadap Palestina demikian fenomenal. Di saat posisinya sangat lemah akibat konspirasi Inggris dengan Mustafa Kemal dan di saat negaranya terjebak utang, beliau dengan tegas menolak sejumlah besar uang yang disodorkan utusan Hertzl (seorang pendiri Zionis) sebagai kompensasi jika Sultan mau menyerahkan Tanah Palestina kepadanya.

Sampai akhirnya, Sultan Abdul Hamid II diketahui mengeluarkan keputusan yang melarang orang-orang Yahudi untuk melakukan imigrasi ke Palestina, meskipun memang pada akhirnya kekuasaannya runtuh dan Turki berubah menjadi negara sekuler di bawah tangan kotor Mustafa Kemal.

Sebagaimana di jelaskan juga di dalam Al-Qur’an terkait dengan larangan bekerja sama dengan orang kafir yang memusuhi umat islam, yang artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia” (QS. Al Mumtahanah : 1)

Wallahu a’lam bishshawab.