Menyorot Berbagai Persoalan di Kecamatan Palibelo, GEMPPAR Demo Camat Palibelo

240
Aksi demo yang dilakukan Gemppar di Kantor Camata Palibelo, Rabu (1/7/2020).

BIMA, Warta NTB – Menyoroti berbagai persoalan di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli rakyat (Gemppar) melakukan aksi demo di Kantor Camata Palibelo, Rabu (1/7/2020).

Aksi demo yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dan pemuda ini menyorot beberapa hal di antaranya maraknya penjualan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Terendah (HET) yang seharusnya hanya Rp 90 ribu, namun di lapangan banyak pengecer yang menjual dengan harga Rp 150 ribu per zak.

Korlap aksi Muhammad Ikhlas mengatakan, melalui aksi ini kami mendesak Camat Palibelo dan KUPT Pertanian Palibelo untuk segera menstabilkan harga pupuk susbsidi karena kenaikan sepihak pupuk subsidi mencekik petani.

“Kami mendesak Camat dan KUPT Pertanian untuk megambil langkah dan segera menstabilkan harga pupuk di wilayah Kecamatan Palibelo,”  katanya.

Selain itu, kata dia, terkait sering terjadinya bencana kebakaran di wilayah Palibelo, Gemppar juga meminta agar Camat Palibelo untuk segera mengkoorodinasikan dengan pemerintah daerah untuk segera menghadirkan mobil pemadam di Kecamatan Palibelo.

“Seiring sering terjadinya bencana kebakaran di Palibelo kami minta Camat agar segera mengkoordinasikannya dengan Pemda agar Palibelo memiliki mobil Pemadam Kebakaran sendiri,” ujarnya.

Ikhlas menambahkan persoalan lain yang menjadi sorota masa aksi adalah perosalan penggunaa Dana Desa (DD) yang dinilai banyak yang disalah gunakan oleh pemerintah desa dan ini akibat lemahnya pengawan pemerintah kecamatan.

“Kami menilai pengawasan pemerintah kecamatan terhadap penggunaan ADD dan DD  di setiap desa sangat nihil dan selain itu mengenai kejalasan terkait pembangunan Hotel Santika di samping hotel Kalaki Beach dan pengaspalan jalan yang ada di wilayah  Desa Teke,” katanya.

Hal lain yang menjadi tuntan, Gemppar adalah lembanya rekasi Camat Palibelo untuk meremajan kembali organisasi kepemudaan di wilayah Palibelo seperti organisasi KNPI dan Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan Palibelo.

“Kepada Camat Palibelo agar segera melakukan peremajaan Forum Pengurus Karang Taruna dan KNPI Kecamatan Palibelo,” pintanya.

Pada kesempatan itu, Camat Palibelo Drs. Darwis yang menanggapi tuntutan masa aksi mengatakan, pemerintah kecamatan akan tetap mengakomidir setiap masukan dan harapan masyarakat Kecamatan Palibelo.

Mengenai mobil Damkar, kata Camat, hal itu seudah disampaikan kepada Bupati Bima dan pihak kecamatan hanyalah perpanjangan dari pemrintah daerah dan tidak memiliki anggara untuk itu.

“Tugas kami hanya mengusulkan apa yg menjadi kebutuhan masyarakat melalui Musrembang kecamatan, namun penentunya adalah pemerintah daerah,” katanya.

Sementara terkait anggaran ADD dan DDA lanjut Camat, pemerintah kecamatan hanya sifatnya monitoring dan melakukan evaluasi.

“Sementara terkait adanya kesalahan data atau penggunaan dana desa ada pihak kabupaten dan inspektorat yang akan melakukan pemeriksaan,” ucapnya.

Menanggapi soal pembangunan Hotel Santika yang ada di samping Hotel Kalaki Beach, Camat menyebutkan hal itu sudah mendapat izin provinsi karena gubernur sendiri yang telah meresmikan dasn melakukan peletakan batu pertama pembangunannya.

Terkait dengan pembangunan hotel di samping kalaki beach itu pemiliknya saudara edi mukhlis selaku Anggota DPRD Kabupaten Bima sekarang, saya hanya memberikan rekomendasi terkait dengan ijin itu urusan dinas perijinana kabupaten Bima,

“Sementara terkait pembentukan FP Karang Taruna dan KNPI,  saya sudah berbicara kepada karang taruna yang lama supaya memberikan laporan apa saja kegiatan karang taruna selama ini supaya saya membentuk karang taruna yang baru,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala UPT Pertanian Palibelo M. Hanafi yang menanggapi sorotan terkait kenaikan pupuk subsidi di pengacer mengatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan suarat terkait kenaikan pupuk susbsidi dan harga pupuk masih sesuai ketapan pemerintah.

“Harga masih tetap sesui dengan ketetapan pemerintah dan saya tidak perna mengeluarkan surat rekomendasi untuk penebusan pupuk sistim paket pada distributor,” ucapnya. (WR-Man)