LMND Bima Desak Pemerintah Bentuk Dewan Rakyat Papua dan Bubarkan BPJS

155
Aksi unjuk rasa yang dilakukan LMND Bima di jalan negara depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima, Selasa (8/10/2019) pagi.

BIMA, Warta NTB – Sejumlah massa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi demonstrasi jalan negara depan  Kampus STKIP Taman Siswa Bima, Selasa (8/10/2019) pagi. Dalam aksinya massa aksi manyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Korlap Aksi, Mulyani dalam orasinya meminta kepada pemerintah Kabupaten Bima lebih-lebih Bupati Bima agar membentuk Dewan Rakyat Papua (DRP) dan menghentikan tindakan represif militer dan tindakan rasis terhadap rakyat Papua serta memmbubarkan BPJS agar kembali ke Jamkesmas.

Mulyani dalam tuntutannya juga meminta kepada pemerintah agar mewujudkan pendidikan gratis serta mencabut regulasi proneolip, yakni UU No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

“Kami juga mendesak pemerintah daerah agar membuat regulasi peraturan darah atau peraturan gubernur yang mengatur tentang harga panen petani dan membangun badan usaha milik tani di bawah kontrol tani. Dan kami juga meminta pemerintah daerah agar menyeret, mengadili dan memenjarakan pengecer dan distributor pupuk  nakal,” tegasnya.

Alasan terkait pembentukan Dewan Rakyat Papua, menurut Mulyani bahwa sebetulnya di tanah Papua ada ketidak adilan sosial dan ekonomi, tetapi dijawab dengan pendekatan militeristik dengan mengirim tentara dan polisi.

“Belajar dari pendekatan sudah diambil sejak jaman orde baru hingga sekarang ini, pendekatan keamanan yang represif terbukti tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu kami menegaskan pada pemerintah pusat agar mengubah cara pandangnya dalam melihat berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua,” tegasnya.

Selama ini lanjut dia, cara pandang pemerintah pusat condong ke nasionalisme teritorial yang hanya bicara keutuhan wilaya atau teritori semata. Tetapi abai terhadap kehidupan manusia di atasnya. Akibatnya negara selalu serampangan menyimpulkan setiap persoalan ekspresi politik maupun ketidak puasaan masyarakat di Papua dengan label separitisme. Negara seharusnya mengedepankan jalan dialog untuk menyelesaikan persoalan di papua.

Menyorot persolan BPJS, massa LMND mengatakan rakyat saat ini tengah menghadapi berbagai persolan ekonomi sehingga tak seharusnya rakyat diberikan beban tambahan untuk menutupi deficit BPJS karena itu sudah menjadi tanggung jawab negarah untuk menerapkan layanan kesehatan yang lebih humanistik.

“Untuk itu kami dari eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menolak keputusan pemerintah menaikan iuran BPJS dan pemerintah pusat harus membubarkan BPJS agar kembali ke Jamkesmas,” tegasnya.

Sementara terkait persoalan pendidika, Mulyani mengatakan, saat ini pendidikan tidak lagi Berbicara tentang menyadarkan manusia melainkan pendidikan hanya dijadikan sebagai alat perdagangan (Komersialisasi) untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya karna di perkuat dengan UU No 12 tahun 2012 tentang pengelolaan kampus yang bersifat otonom dan UU No  20 tahun 2003 tentang Sisdiknas sudah sangat liberal.

Lanjut Mulyani, Undang-undang itu secara implisit menjadikan  instrumen negara dalam penyediaan tenaga kerja murah yang berkorelasi dengan kebijakan sistim pemerintah indonesia yang tunduk pada kapitalisme global karna pemerintah saat ini hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan investor asing.

“Ini sangat bertentangan sekali Dengan UUD 1945 pasal 31 yang membicarakan bahwa pendidikan berhak ditempuh oleh setiap warga Indonesia tanpa membedakan si miskin dan si kaya, pendidikan semakin diliberallisasi sehingga meruntuhkan moral pendidikan yang ada pada bangsa ini,” tukasnya.

Selain itu, dalam aksinya massa aksi memintah pemerintah Kabupaten Bima agar merespon apa yang menjadi tuntutan mereka, jika tidak massa LMND akan kembali turun ke jalan dengan massa yang banyak lagi hingga tuntutan mereka dapat dipenuhi pemerintah daerah.

Usai menyampaikan orasi mejelang siang, massa aksi terlihat membubarkan diri dengan tertib. Di lokasi beberapa anggota Polres Bima dan Sat Lantas Bima juga terlihat mengawal dan mengamankan aksi serta  mengatur arus lintas di sekita lokasi sehingga bisa berjalan dengan aman dan lancar. (WR-Man)