Dukung 99 Desa Wisata di NTB, Kemendes-PDTT Kembangkan Digitalisasi Perdesaan

1161
Pada Rapat Koordinasi Pembangunan Desa Berbasis Digital, di hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (24/7/2019),

MATARAM, Warta NTB – Saat ini pemerintah Provinsi NTB terus menggenjot pembangunan sektor pariwisata sebagai  salah satu program unggulan daerah dalam upaya mewujudkan NTB yang sejahtera dan Mandiri.

Sesuai RPJMD-NTB 2019-2023 dan telah ditindaklanjuti dengan SK Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, yang menetapkan 99 Desa untuk dikembangkan sebagai Desa Wisata. Desa-desa itu tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, dengan beragam pesona, keunikan dan ke-khasannya masing-masing. 

Konsep desa wisata, menurut Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu adalah pembangunan dan pengembangan potensi desa secara  terintegrasi.

Sebuah desa wisata disamping didukung oleh modal potensi baik pesona alam serta keunikan tradisi dan sosial budayanya. Juga harus memiliki unsur ketangguhan atau aman dan mantap, tersedianya infrastruktur dan aksesibiltas wilayah yang memadai sehingga pergerakan barang dan orang serta aktivitas sosial dan bisnis menjadi lancar. 

Selanjutnya juga lingkungannya bersih, asri dan lestari, masyarakatnya ramah, inovatif dan kreatif serta pendidikan dan kesehatannya-pun terjamin.

Aspek yang tidak kalah pentingnya menurut doktor Zul adalah penyediaan fasilitas pendukung aktivitas sosial ekonomi, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat. Seperti pembinaan dan pengembangan berbagai produk handycraft, UMKM, kuliner, atraksi seni, pengembangan beragam produk-produk kearifan lokal, BUMDes Bersaing dan wisata agro lainnya, beserta jaringan pemasarannya harus tersedia. Tidak terkecuali pada aspek pelestarian nilai-nilai aneka tradisi, sehingga menjadi daya pikat tersendiri sekaligus persyaratan bagi terwujudnya sebuah desa wisata.

Tidak itu saja, Wakil Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi menambahkan bahwa diera modern ini, pengembangan desa wisata membutuhkan dukungan infrastruktur digital yang memadai. “Bagaimana mungkin potensi desa wisata yang indah, akan dapat diketahui atau dipromosikan secara luas ke mancanegara, jika tidak ada akses internet”, ujarnya Wagub yang lebih akrab di sapa Umi Rohmi pada rapat koordinasi teknis dengan jajaran Dinas Pariwisata se-NTB beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, digitalisasi perdesaan akan menjadi sinkron dalam pengembangan desa wisata, tegasnya. 

Oleh karena itu, Wagub Umi Rohmi menyambut baik dengan adanya program desa digital yang diluncurkan Kemendes PDTT yang didukung Kementrian Kominfo RI.

Pada Rapat Koordinasi Pembangunan Desa Berbasis Digital, di hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (24/7/2019), Sekretaris Jenderal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diwakili Roosari Tyas Wardani, menyatakan untuk membangun sebuah desa digital maka perlu didukung infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Disamping juga SDM serta perangkat keras dan perangkat lunak harus tersedia.

Karenanya, ia berharap adanya dukungan dari Kemenkominfo  RI untuk berperan menyediakan akses internet dengan membangun BTS di desa-desa terpencil, termasuk desa wisata yang sedang dikembangkan oleh daerah. 

Di Provinsi NTB, salah satu desa yang sudah menerapkan digitalisasi, tutur Roosari Tyas Wardani adalah desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Desa inipun pernah menjuarai Lomba Desa tingkat Nasional tahun 2017, karena inovasi desa digitalnya. Hal ini yang perlu dicontoh oleh desa yang ada di NTB, ungkapnya. 

Badan Aksebilitasi Komunikasi Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, diwakili Davina, menjelaskan bahwa program desa digital dapat mengikis kesenjangan digital antara desa dan kota. BAKTI sebagai leading sektordalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi diseluruh wilayah, kini fokus membangun jaringan dan infrastruktur di lokasi dan daerah-daerah tertinggal.

“Ada sekitar 123 Kabupaten yang merupakan daerah tertinggal di Indonesia. Dan desa prioritas sesuai Kepmendes No. 126 /2017, ada sekitar  17.000 desa harus disediakan akses telekomunikasi”, ungkapnya.

Menurut Davina, BAKTI memiliki banyak program terkait dengan penyediaan tower BTS. Saat ini Ada 1.068 lokasi BTS tersebar di seluruh Indonesia, dengan akses 3G maupun 4G sesuai keadaan kebutuhan diwilayah tersebut. 

Saat ini untuk mendukung digitalisasi pedesaan telah tersedia layanan perangkat akses internet gratis atau VSAT untuk 1 lokasi 1 akses internet. Misalnya ada disekolah, puskesmas, kantor Desa maupun Kecamatan pada 4.695 lokasi se-Indonesia. 

Menurut data BAKTI bahwa  Provinsi NTB sudah memilik 520 akses internet yang sudah dibangun. Tahun 2019 akan dibangun sebanyak 54 lokasi akses internet.  Di Kabupaten Dompu akan dibangun 14 lokasi, Sumbawa 5 lokasi, KSB 4 lokasi, Lombok Tengah 16 lokasi dan di KLU ada 15 lokasi yang akan dibangun akses internet. 

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Aryadi mengungkapkan bahwa hingga saat ini di NTB masih terdapat 207 titik area Blank Spot atau area yang tidak tersentuh oleh sinyal komunikasi. 

Ia mendesak Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk mempercepat program indonesia terkoneksi yang dicanangkan pemerintah pusat. Dan menuntaskan masalah ketersedian akses dan jaringan internet pada area blank spot di NTB. Terlebih mulai tahun ini dan kedepan di NTB, akan banyak berlangsung event internasional, diantaranya Asia Pasifik Geopark Network (APGN) dan juga MotoGP pada tahun 2021. Dan banyak lagi event-event regional dan nasional yang membutuhkan mefia digital. (WR)