Anggota DPRD Dapil I, Mustakim Desak Pemda Perbaiki Akses Jalan Pantai Rontu

1379
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Mustakim dan pihak terkait lain meninjau langsung akses jalan rusak menuju Pantai Rontu beberapa waktu lalu.

BIMA, Warta NTB – Mengulas peristiwa pemblokiran jalan lintas pantai Rontu Kecamatan Monta pada 14 Pebruari 2019 lalu yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Monta Menggugat (AM3) dengan tuntutan perbaikan akses jalan menuju pantai Rontu yang telah rusak parah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima Mustakim H. Arrahman pasca dilantik beberapa waktu yang lalu langsung mengajak sejumlah pihak untuk meninjau lokasi jalan rusak yang berada di Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.

Mustakim menegaskan, perbaiakan infrastruk jalan dan beberapa sarana lainnya sangat penting dilakukan sebelum musim penghujan karena saat musim penghujan aktifitas di sana sangat ramai.

“Banyak petani yang memanfaatkan musim hujan untuk bercocok tanam di Rontu, Bahkan masyarat di tiga kecamatan, yakni Woha, Monta dan Palibelo kalau tidak segera diperbaiki kasihan para petani saat misim penghujan nanti,” ujar Anggota DPRD Perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) I, Woha, Monta Parado ini.

Mustakim membeberkan, adapun beberapa inforastruktur yang harus segera diperbaiki antara lain perbaikan akses jalan, perbaikan 8 unit duiker dan 1 unit jembatan.

“Setidaknya, sebelum musim penghujan tahun ini, harus ada kebijakan anggaran setidaknya untuk memperbaiki 8 deuker dan satu jembatan yang telah rusak di sepanjang jalan tersebut,”  beberarnya, Rabu (2/10/2019).

Duta Partai Nasdem ini medesak pemerintah Kabupaten Bima agar dapat mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini karena sekitar bulan November nanti jalur tersebut akan semakin intens digunakan oleh petani yang menanam bawang lahan pertanian Pantai Rontu.

“Jika duiker dan jembatan tidak segera diperbaiki maka masyarakat akan rugi dan arus lalu lintas akan lumpuh total karena ketika musim hujan tiba jalan ini tidak dapat dilalui akibat becek dan berlumpur,” terangnya.

Meski pada bulan Juli tahun 2020 nanti akan ada anggaran untuk hotmix jalan raya menuju kesana, tetapi setidaknya dengan kebutuhan mendesak masyarakat, pemerintah daerah dapat mensiasati anggaran untuk perbaikan  jalan ini.

“Jika jalur ini tidak segera diperbaiki, selain akan mempengaruhi ekonomi masyarakat juga akan menimbulkan aksi protes warga terhadap pemerintah yang otomatis akan menimbulkan kegaduhan di tengah masayarakat,” tegasnya. (WR-Man)